SIK menurut persepsi JPIP
22/07/2010 by: adminBolehlah dibanggakan, hampir 100% dinas kesehatan di Jawa Timur telah menggunakan TI untuk mempermudah pelayanan dan untuk manajemen data dan informasi. Rupanya hal ini menarik bagi para JPIP untuk membahas inovasi SIK dalam salah satu artikelnya.
Berikut kutipan artikel yang dimuat Jawapos Selasa, 20 Juli 2010 :
Penerapan sistem informasi kesehatan memang terbukti menguntungkan kinerja puskesmas. Layanan kuratif di puskesmas bisa dipercepat. Mulai loket pendaftaran pasien, ruang pengobaan, sampai pemberian obat terintegrasi melalui jaringan komputer. Data pasien dan riwayat penyakit tersimpan dalam database sistem informasi kesehatan tersebut. Dengan demikian, pelayanan bisa lebih cepat dan efisien. Kartu pasien yang manual tidak lagi diperlukan. Biaya pengadaan kertas bisa dikurangi.
Sistem informasi kesehatan (SIK) dapat dimanfaatkan pula untuk fungsi kinerja preventif puskesmas dan dinas kesehatan secara luas. Selain database pasien dan riwayat kesehatannya, SIK banyak dikembangkan untuk memuatsurveillance data kesehatan di wilayah puskesmas. Bahkan, ada puskesmas yang mengembangkan SIK dalam berbagai modul, seperti sistem informasi gizi masyarakat, sistem informasi sanitasi masyarakat, serta sistem informasi kesehatan ibu dan anak. Berbagai modul SIK di puskesmas dapat diintegrasikan ke dalam jaringan informasi kesehatan yang lebih luas (SIK kabupaten).
Database SIK itu dapat dipakai untuk membuat kebijakan dan program strategis di bidang kesehatan, baik di setiap wilayah puskesmas maupun se-kabupaten/kota. Data kesehatan hasil surveillance yang dilakukan petugas sepanjang waktu terdokumentasi dan menjadi database yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk berbagai kebutuhan. Dengan memanfaatkan data SIK pula, upaya kebijakan pemerataan dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat bisa dilakukan.
Untuk program inovasi kesehatan lain, seperti pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana, target utamanya adalah pemerataan dan akses layanan. Hampir semua program berangkat dari pesoalan kekurangan tenaga kesehatan dan sarana prasarana. Untuk mengatasi persoalan itu, beberapa daerah menyiasati dengan program dokter desa, dokter spesialis puskesmas, dan dokter keluarga. Untuk mengatasi kekurangan bidan, dilakukan program kemitraan bidan dan dukun bayi. (e-mail: dadan@jpip.or.id/agm)




