BAB I

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya desentralisasi, beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian juga diganti dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, telah dan terus disusun. Peraturan Perundang-Undangan kesehatan bidang kesehatan antara lain :

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 120/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten Sehat.

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standart Pelayanan Minimal ( SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Untuk mengukur keberhasilan penbangunan kesehatan tersebut diperlukan Indikator antara lain Indikator Indonesia Sehat dan Indikator Kinerja dari SPM Bidang Kesehatan.

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pencapaian Kabupaten Ngawi Sehat dan Hasil Kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal adalah Profil Kesehatan Kabupaten Ngawi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Profil Kesehatan Kabupaten Ngawi ini pada intinya berisi berbagai data/informasi yang menggambarkan tingkat pencapaian Kabupaten Ngawi Sehat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM bidang Kesehatan, untuk itu perlu dibuat Profil Kesehatan Kabupaten.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. KEADAAN LINGKUNGAN.

1. Rumah Sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak berbuat dari tanah.

Dari kompilasi data yang dikumpulkan melalui Profil Kesehatan Kabupaten Ngawi, prosentase Rumah Sehat sebesar 59,80 % dari 19.855 rumah yang diperiksa. Sedangkan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 80,00 %. Dari rumah yang diperiksa tidak terdapat penjelasan, misalnya rumah yang diperiksa berlokasi di pedesaan atau perkotaan. Perlu upaya program terkait untuk meningkatkan persentase rumah sehat. (Tabel 47).

2. Tempat – Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan.

Tempat – Tempat Umum (TTU) dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi Hotel, Restoran-Makan Dan TUPM Lainnya. Sedangkan TUMP sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan, yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruangan) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai.

Untuk TUPM yang ada sebanyak 215 buah sedang yang diperiksa sebanyak 202 TUPM dan yang sehat 150 (74,26 %) dari TPM yang diperiksa. Dari 3 jenis TUPM diluar TUPM lainnya, ( Hotel, Toko/Pasar dan Restoran/R-Makan ) berturut – turut, Jumlah Hotel yang dibina 10 buah dari jumlah keseluruhan 11. Jumlah Restoran/R-Makan Sehat yang dibina 56 buah dari jumlah keseluruhan 60 buah (76.79 %). (Tabel 50).

3. Akses Terhadap Air Minum

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung,air sungai, air hujan dan lainnya. Data dari hasil kompilasi Profil Kabupaten pada tahun 2008 seperti dapat dilihat pada tabel 48 ternyata yang ada datanya hanya berasal dari 24 Puskesmas. Dari jumlah KK yang ada sebanyak 260.360 di 24 Puskesmas, Sedangkan yang dapat mengakses air bersih sebanyak 130.442 Keluarga dengan rincian berturut – turut yang terbanyak menggunakan SGL 57.555 (44,12 %) diikuti Ledeng 43.370 (33,25 %), SPT 29.481 (22,60 %), PAH 36 (0,03 %) dan Air Kemasan 0 (0 %).

4. Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar.

Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga (Tabel 49) meliputi Jamban, Tempat Sampah dan Pengelolaan Air Limbah (PAL). Dari 260.360 KK yang ada, tidak semuanya bisa diperiksa karena keterbatasan Sumber Daya yang ada. Selain itu jumlah KK yang diperiksa berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan : Jamban, Tempat Sampah atau PAL. Semestinya, pemeriksaan dilakukan satu kali untuk semua jenis Sarana Sanitasi Dasar.

Untuk Jamban yang memenuhi syarat sebanyak 5.543 Buah, Untuk Tempat Sampah yang memenuhi syarat sebanyak 6.178 dan untuk PAL yang memenuhi syarat sebanyak 1.951.

2. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT.

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, disajikan dalam beberapa indikator yaitu persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut cara pengobatan, persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat, persentase anak 2 – 4 tahun yang pernah disusui, kebiasaan merokok, persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik, dan kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan sehat. Sedangkan indikator komposit rumah tangga sehat terdiri dari 10 indikator yaitu pertolongan persalinan oleh nakes, balita diberi ASI eksklusif, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, tidak merokok, melakukan aktifitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, tersedianya akses terhadap air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni dan lantai rumah bukan dari tanah.

1. Rumah Tangga Ber-PHBS.

Dari tabel 45 menunjukan bahwa di Kabupaten Ngawi, terdapat Rumah Tangga Sehat Ber-PHBS sebesar 27.832 dari 42.903 (64,88 %) Rumah Tangga Sehat yang dipantau, jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 80,00 %.

Gambar 1. Rumah Tangga Sehat

Di Kabupaten Ngawi, 2008.

2. ASI Eksklusif.

Air Susu Ibu (ASI) diyakini dan bahkan terbukti memberikan manfaat bagi bayi baik sisi/aspek gizi (kolostrum yang mengandung imunoglobulin A/IgA, whei – casein, decosahexanoic / DHA dan arachidonic / AA dengan komposisi sesuai), aspek imunologik (selain IgA, terdapat laktoferin,lysosim dan 3 jenis leucosit yaitu brochus – associated lymphocyte/BALT, gut associated lymphocyte tissue/GALT, mammary associated lymphocyte tissue/MALT serta factor bifidus), aspek psikologik (interaksi dan kasih sayang antara anak dan ibu), aspek kecerdasan, aspek neurologik (aktifitas menyerap ASI bermanfaat pada koordinasi syaraf bayi), aspek ekonomik serta penundaan kehamilan (metode amenorea laktasi/MAL). Selain Aspek – aspek tersebut, dengan ASI juga dapat melindungi bayi dari sindrom kematian bayi secara mendadak (sudden infant death syndrome/SIDS).

Jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif sebesar 2.539 (20 %) dari seluruh jumlah bayi umur (0-6) sebesar 12.679 bayi. (Tabel 32).

3. Posyandu.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang paling dikenal oleh masyarakat, posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas. Posyandu dikelompokan menjadi 4 strata. Posyandu Purnama yaitu posyandu dengan cakupan 5 program atau lebih dengan melaksanakan kegiatan 8 kali atau lebih per tahun. Untuk Target Posyandu Purnama 286 (24,57 %), Target Posyandu Mandiri 11 (0,95 %), Target Posyandu Madya 565 (48,54 %) dan Target Posyandu Pratama 304 (26,12 %). (Tabel 46).

Gambar 2. Proporsi Posyandu Menurut stratanya,

Kabupaten Ngawi, 2008.

4. Pembiayaan Kesehatan Oleh Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, sejak lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan praupaya, yaitu dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja (Astek) / Jamsostek, JPKM dan asuransi kesehatan lainnya, serta Kartu Sehat untuk penduduk miskin. Kabupaten Ngawi yang telah mencapai target untuk JPKM sebanyak 326.086 dari 24 Puskesmas, Cakupan tertinggi dicapai oleh 23.415 Puskesmas Walikukun dan terendah adalah 4.558 Puskesmas Tambakboyo. (Tabel 36).

BAB III

SITUASI DERAJAT KESEHATAN

1. MORTALITAS

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survey dan penelitian.

1. Angka Kematiam Bayi ( AKB ).

Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survey, karena sebagaian besar kematian terjadi dirumah, sedangkan data kematian pada fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDIK).

Dalam beberapa tahun terakhir AKB telah banyak mengalami penurunan yang cukup besar, AKB menurut hasil Suskesnas/Susenas.

Kabupaten Ngawi tidak bisa menyebutkan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2008 karena jumlah bayi kurang dari 100.000 maka diganti dengan jumlah Lahir Mati Bayi 59 Orang. (Tabel 6).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Menurut AK dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanyan peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan masyarakat.

2. Angka Kematian Ibu Maternal ( AKI ).

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) diperoleh berbagai survey yang dilakukan secara khusus. Dengan dilaksanakannya Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas disbanding survey sebelumnya.

Kabupaten Ngawi tidak bisa menyebutkan Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) tahun 2008 karena jumlah ibu kelahiran kurang dari 100.000 maka diganti dengan Jumlah Kematian ibu Maternal 10 orang.

Tabel. I Angka Kematian Ibu Maternal ( AKI ) Indonesia

Hasil SDKI dan SKRT, tahun 2004

Sumber : Profil Indonesia 2004, Depkes.

3. Umur Harapan Waktu Lahir ( UHH )

Penurunan Angka Kematian Bayi sangat terpengaruh pada kenaikan umur harapan hidup (UHH) waktu lahir. Angka Kematian Bayi sangat peka terhadap perubahan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir, meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang masyarakat.

B. MORBIDITAS.

Angka Kesakitan penduduk didapat dari data yang berhasil dari masyarakat (community based data) yang dapat diperoleh dengan melalui studi morbiditas dan hasil pengumpulan data baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun dari sarana pelayanan kesehatan (Facility based data) yang deperoleh melalui sestem pencatatan dan pelaporan.

1. Penyakit Menular.

Penyakit menular yang disajikan dalam profil kesehatan propinsi, antara lain penyakit malaria, TB Paru, HIV/AIDS, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

1.a. Penyakit Malaria.

Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, perkembangan penyakit malaria dipantau melalui annual parasite incidence (API), dari hasil SPM tidak terdapat penderita malaria (Tabel 11).

1..b. Penyakit TB Paru.

Menurut hasil Suskesnas 2001, TB Paru menempati urutan ke 3 penyebab kematian umum, selain menyerang paru, Tuberculosis dapat menyerang organ lain (extra pulmonary). Dari data SPM (Tabel 9) yang berhasil dikumpulkan menunjukan kasus BTA (+) pada tahun 2008 dikumpulkan sebanyak 352 orang, diobati 552 orang, Sembuh 310 Orang (88 %).

1.c. Penyakit HIV/AIDS.

Perkembangan penyakit HIV/AIDS terus menunjukan peningkatan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra – sentra pembangunan ekonomi di Indonesia, meningkatkan perilaku sessual yang tidak aman dan meningkatkan penyalahgunaan NAPZA melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat resiko penyebaran HIV/AIDS.

Saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai Negara dalam tingkat epidemic yang konsentrasi, yaitu adanya prevalensi lebih dari 5 % pada sub populasi tertentu, missal pada kelompok pekerja sexsual komersil dan penyalahgunaan NAPZA. Tingkat epidemic ini menunjukan tingkat perilaku beresiko yang cukup aktif menularkan dilalam suatu sub populasi tertentu.

Jumlah penderita HIV/AIDS dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada jumlah yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia yang sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Diperkirakan jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada akhir tahun 2003 mencapai 90.000 – 130.000 orang. Sementara Profil Kesehatan Indonesia 2003 (Depkes RI, 2005). Melaporkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2008 terdapat 4 kasus, ditangani 2 orang (50 %) di kabupaten ngawi. Cara penularan AIDS yang terbesar adalah melalui hubungan hetero seksual dan melalui suntikan, yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan NAPZA. Serta melalui skrening HIV/AIDS terhadap darah donor dan upaya pemantauan dan pengobatan penderita penyakit menular seksual ( PMS ).

1.d. Infeksi Saluran Pernafasan ( ISPA ).

ISPA masih merupakan penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia. Dari beberapa hasil kegiatan SKRT diketahui bahwa 80,00% sampai 90,00% dari seluruh kasus kematian ISPA disebabkan pneumonia. Pneumonia merupakan penyebab kematian pada balita dengan peringkat pertama hasil dari Suskesnas 2001. ISPA sebagai penyebab utama kematian pada bayi dan balita diduga karena pneumonia dan merupakan penyakit yang akut dan kualitas penata laksananya masih belum memadai.

Upaya dalam rangka pemberantasan penyakit infeksi saluran pernafasan akut lebih difokuskan pada penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat terhadap penderita pneumonia balita yang ditemukan. Jumlah balita penderita Pneumonia yang dilaporkan pada tahun 2008 yaitu 587 Balita, sedangkan hasil yang dicapai 587 Balita (100 %). Selanjutnya lihat Tabel 9.

1.e. Penyakit Kusta.

Dalam kurun waktu 10 tahun (1991-2001), angka prevalensi penyakit kusta secara nasional telah turun dari 4,5 per 10.000 penduduk pada tahun 2001. Pada tahun 2002 prevalensi sedikit meningkat menjadi 0,95 dan pada tahun 2003 kembali menurun menjadi 0,8 per 10.000 penduduk. (Profil kesehatan Indonesia 2003, Depkes).

Meskipun Indonesia sudah mencapai eliminasi kusta pada pertengahan tahun 2000, sampai saat ini penyakit kusta masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti masih tingginya jumlah penderita kusta di Indonesia dan merupakan Negara dengan urutan ketiga penderita terbanyak didunia. Penyakit kusta dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita. Masalah ini diperberat dengan masih tingginya stigma dikalangan masyarakat dan sebagaian petugas. Akibat dari kondisi ini sebagian penderita dan mantan penderita dikucilkan sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta pekerjaan yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan.

Diketahui di Indonesia masih banyak menyimpang kantong - kantong kusta yang kebanyakan berada di kawasan Timur.

Indonesia salah satunya adalah Jawa Timur.

Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 terdapat 3 Penderita Kusta Baru, RFT 83. (Tabel 12).

2. Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31).

PD31 merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program imunisasi, pada profil kesehatan ini akan dibahas penyakit Tetanus Neonatorum, Campak, Difteri, Pertusis, Polio dan Hepatitis B. (Tabel 14).

2.a. Tetanus Neonatorium. ( TN )

Jumlah kasus tetanus neonatorum di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 175 kasus dengan angka kematian (CFR) 565 (Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2003, Depkes). Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diduga karena meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, namun secara keseluruhan CFR masih tetap tinggi. Penanganan tetanus neonatorum tidak mudah, yang terpenting adalah usaha pencegahan yaitu pertolongan persalinan yang higienis ditunjang dengan imunisasi TT pada ibu hamil.

Jumlah kasus Tetanus Neonatorum di Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 hasil dari kompilasi data/informasi 24 Puskesmas, terdapat 1 kasus Penderita TN yaitu di puskesmas Jogorogo.

2.b. Campak.

Campak merupakan penyakit menular yang sering menyebabkan kejadian luar biasa. Sepanjang tahun 2003 frekuensi KLB campak menempati urutan ke empat, setelah DBD, Diare dan chikungunya dengan CFR 0,34 %. Angka kematian berfrekuensi, pada tahun 2001, sebesar 1,6 %, tahun 2002 turun menjadi 1,45% dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 0,3 %. (Profil Kesehatan Indonesia 2003, Depkes).

Untuk jumlah kasus campak di kabupaten Ngawi tahun 2008, hasil dari kompilasi data/informasi di 24 Puskesmas sebanyak 53 kasus.

2.c. Difteri.

Difteri termasuk penyakit menular yang jumlah kasusnya relative rendah, rendahnya kasus difteri sangat dipengaruhi adanya program imunisasi, namun KLB difteri masih terjadi dan CFR nya tinggi.

Di Kabupaten Ngawi tahun 2008 tidak terdapat Penderita Difteri.

2.d. Pertusis.

Jumlah kasus pertusis di Kabupaten Ngawi pada tahun 2008, dari hasil kompilasi Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tidak terdapat Penderita Pertusis.

2.e. Hepatitis B.

Jumlah kasus Hepatitis pada tahun 2008 di Kabupaten Ngawi hasil dari kompilasi data/Informasi dari 24 Puskesmas terdapat 1 kasus, yaitu di Puskesmas Kwadungan.

2.f. Polio.

Di Puskesmas Kabupaten/Kota Ngawi tidak terdapat kasus Polio Pada Tahun 2008.

3. Penyakit Potensi KLB / Wabah.

3.a. Demam berdarah Dengue.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menyebar luas ke seluruh propinsi. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian relative tinggi. Angka insiden DBD secara nasional berfungsi dari tahun ke tahun. Pada awalnya pola epidemik terjadi setiap lima tahunan, namun dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir mengalami perubahan dengan cenderung menurun.

Upaya pemberantasan DBD dititik beratkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pemberantasan sarang nyamuk (gerakan 3 M), pemantauan angka bebas jentik (ABJ) serta pengenalan gejala DBD dan penanggulangannya di rumah tangga.

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Ngawi dari hasil kompilasi dari 24 Puskesmas, terdapat 562 kasus, sedangkan yang ditangani 562 kasus (100 %).

3.b. Diare.

Angka kesakitan diare hasil survey tahun 1996 yaitu 280 per 100 penduduk dan pada balita 1,08 kali per tahun. Menurut hasil SKRT dalam beberapa survey dan Surkesnas 2001, penyakit diare masih merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel .2 Proporsi dan Peringkat Penyakit Diare
sebagai penyebab kematian Bayi dan Balita
tahun 1986, 1992, 1995 dan 2001.
Tahun survei	Penyebab Kematian Bayi		Penyebab Kematian Balita
	Proporsi	Peringkat	Proporsi	Peringkat
SKRT 1986	15,50 %	3	-	-
SKRT 1992	11 %	2	-	-
SKRT 1995	13,90 %	3	15,3 %	3
Surkesnas 2001	9,4 %	3	13,2 %	2

Untuk kasus di kabupaten Ngawi yang tercatat melalui Profil Kesehatan di 24 Puskesmas , jumlah penderita Diare pada tahun 2008 untuk target Balita sebanyak 10.249, sedang yang ditangani 3.205 (31,00%). Lihat di Tabel 10.

3.c. Filariasis.

Program eliminasi filariasis dilaksanakan atas dasar kesepakatan global WHO tahun 2000 yaitu “ The Global of Elimination of Lymphatic as a Public Health Problem the Year 2020 “.

Di Indonesia sampai dengan tahun 2003 kasus kronis Filariasis telah menyebar ke 30 propinsi dan ditemukan 3 spesias cacing filarial, yaitu Wucherecia banccrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Penderita Filariasis di Kabupaten tahun 2008 tidak diketemukan.

Ada di tabel 13.

3. STATUS GIZI.

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indokator, antara lain bayi dengan Berat Badan Lahir rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur Kurang energi Kronis (KEK).

1. Bayi dengan berat Badan Lahir Rendah ( BBLR ).

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena premature atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Dinegara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular sexsual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat kehamilan. Sementara itu jumlah BBLR yang ditangani di Kabupaten Ngawi sebanyak 260 (95,59 %) dari 260 bayi lahir BBLR.

(Tabel 15).

2. Status Gizi Balita.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah pengukuran secara anthropometric yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Dari hasil Susenas diperoleh gambaran pekembangan status gizi balita. Dari laporan hasil Survei komsumsi Garam Yodium Rumah Tangga diketahui bahwa di Indonesia, balita yang gizi kurang/buruk (KKP) sebesar 25,82 % pada tahun 2002 dan 28,17 % pada tahun 2003 (Depkes, 2003).

Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ngawi tahun 2008 adalah 262 Balita dan yang mendapatkan Perawatan 262 (100 % ) Balita. (Tabel 24)

Sementara itu,dari hasil pelaksana pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan setiap tahun kasus kurang gizi mengalami peningkatan seperti terdapat pada gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan Kasus Gizi Buruk

di Ngawi, 2004 – 2008.

Sedangkan berdasarkan penimbangan balita yang dilakukan selama tahun 2008, ternyata balita BGM sebesar 1.387 (3,72 %). Perkembangan kasus BGM dapat dilihat pada gambar 4 yang merupakan hasil PSG tahun 2003 sampai 2006.

Gambar 4. Perkembangan Kasus BGM

di Ngawi, 2004 – 2008

3. WUS yang mendapatkan kapsul Yodium.

Salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY). GAKY dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan keterbelakangan mental. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi pembesaran kelenjar tiroid (gondok), bisu, tili, kretin (kerdil), gangguan motorik, bisu, tuli, dan mata juling. Pemberian kapsul Yodium dimaksudkan untuk mencegah lahirnya bayi kretin, karena itu sasaran pemberian kapsul yodium adalah Wanita Usia Subur (WUS) termasuk ibu hamil dan ibu nifas. Angka prevalensi gondok atau Total Goiter rate (TGR) dihitung berdasarkan seluruh stadium pembesaran kelenjar, baik yang teraba (pallable) maupun yang terlihat (visible). GAKY masih dianggap masalah kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensinya masih 123 (58,57 %).

Ada pada Tabel 33.

Gambar 5. Perbandingan TGR di Kabupaten

Jumlah WUS Desa Endemis di Kabupaten Ngawi sebanyak 76.890 orang dengan WUS yang mendapatkan kapsul yodium sebanyak 60.286 (78,91 %). Sedangkan jumlah desa/kelurahan endemis sebanyak 74. (Tabel 40).

BAB IV

SITUASI UPAYA KESEHATAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut ini diuraikan gambaran situasi upaya kesehatan khususnya pada tahun 2008.

A. Pelayanan Kesehatan Dasar.

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagaian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.

Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu bias berpengaruh pada kesehatan janin dalam kandungan hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya.

a. Pelayanan Antenatal.

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan professional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayan antenatal dapat dilihatkan cakupan pelayanan K1 dan K4.

Cakupan K1 atau juga disebutkan akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan srandar serta paling sedikit empat kali kunjungn, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dus dan dus kali pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Gambaran persentase cakupan pelayanan K4 Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 sebesar 13.218 (94,49 %) dari seluruh ibu hamil sebanyak 13.989 orang. Sedangkan target cakupan kunjungan ibu hamil K4 target tahun 2010 sebesar 95,00 %. (Tabel 17).

b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan.

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidana (professional).

Hasil pengumpulan data/indikator kinerja SPM bidang kesehatan di 24 Puskesmas tahun 2008 menunjukan bahwa cakupan persalinan pertolongan oleh tenaga kesehatan (NAKES) 13.220 orang dari 24 Puskesmas yang ada, artinya ada 2 Puskesmas yang belum mencapai target yaitu Puskesmas Geneng dan Kwadungan. (Tabel 17).

Gambar 6. Perkembangan Linakes di Kabupaten

c. Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Dirujuk.

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan Puskesmas, beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus resiko tinggi (risti) dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan.

Jumlah ibu Hamil Risti di Kabupaten Ngawi tahun 2008 sebesar 2.701 (96,22 %) dengan Risti Ditangani 2,701 (96.35 %). Jumlah Neonatal 3.194 dengan Neonatal Risti 907 (28,40 %) dan Neonatal Risti Ditangani 907 (100 %). Pada Tabel 28.

Target Indonesia Sehat 2010 untuk ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk sebesar 100,00%. Untuk Kabupaten Ngawi bila dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 sudah mencapai target namun perlu peningkatan pelayanan secara kualitas

d. Kunjungan Neonatus.

Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus, petugas kesehatan di samping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu.

Bila dilihat menurut Kabupaten Ngawi pada tahun 2008, dengan cakupan Kunjungan Jumlah Neonatal 3.194 dengan Neonatal Risti 907 (28,40 %) dan Neonatal Risti Ditangani 907 (100 %).

Pada Tabel 28.

e. Kunjungan Bayi.

Hasil pengumpulan data/indikator kinerja SPM bidang kesehatan dari 24 Puskesmas menunjukkan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 dengan Jumlah Bayi 12.760 dengan Kunjungan 11.927 (93,47 %). (Tabel 15)

2. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah, Usia Sekolah dan Remaja.

Pelayanan kesehatan pada kelompok anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja dilakukan dengan pelaksanaan pemantauan dini terhadap tumbuh kembang dan pemantauan kesehatan anak pra sekolah, pemeriksaan anak sekolah dasar/sederajat, serta pelayanan kesehatan pada remaja, baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun peran serta tenaga terlatih lainnya seperti kader kesehatan guru UKS dan Dokter kecil.

Dari hasil pengumpulan data/indikator Kinerja SPM bidang kesehatan dari 24 Puskesmas menunjukan bahwa cakupan deteksi Tumbuh Kembang Anak Balita dan Pra Sekolah sebesar 24.392 yang di deteksi 10.899 (44,68 %), Siswa SD/MI Jumlahnya 14.403 yang di periksa 13.911 (96,58 %) dan Pelayanan Kesehatan Remaja (SMP/SMU) jumlah 78.225 yang diperiksa 7.035 (8,99 %). ( Tabel 18 ).

3. Pelayanan Keluarga Berencana.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut hasil pengumpulan data pada tahun 2008 sebesar 187.068, sedangkan yang menjadi peserta KB aktif sebesar 152.923 (81,75 %), sedang Peserta KB Aktif Baru 14.532 (7,77%).

(Tabel 19).

4. Pelayanan Imunisasi.

Pencapaian universal child immunization pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkatan kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I.

Pada tahun 2008 dilaporkan Kabupaten Ngawi telah mencapai desa/kelurahan UCI sebesar 131 (60,00 %) dari 217 desa/kelurahan yang ada. Dari 24 Puskesmas yang telah mencapai UCI 100% adalah Puskesmas Ngawi, Jogorogo, Mantingan, Tambakboyo, Ngrambe. (Tabel 22).

Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi BCG, DPT ( 3 kali), Polio (4 kali), Hepatitis B (3 kali) dan imunisasi Campak (1 kali), yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Cakupan imunisasi BCG sebesar 12.523 (98,14 %), DPT1 + HB1 12.239 (95,92 %), DPT2 + HB2 12.175 (95,42 %), DPT3 + HB3 11.910 (93,34 %), Polio3 12.256 (96,05 %), Campak 11.598 (90,89 %). Dapat dilihat pada tabel 23.

5. Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia lanjut.

Cakupan Pelayanan kesehatan Pra Usila pada tahun 2008 di Kabupaten Ngawi yang dilayani kesehatan sebesar 35.593 (33,30 %) dari seluruh jumlah pra usila dan usila yang dilaporkan sebanyak 174.440. Sedangkan Usila (60^Th+) yang dilayani kesehatan 32.622 (48,30 %) dari jumlah Usila (60^Th+) adalah 67.544. ( Tabel 39 ).

B. Pemanfaatan Obat Generik.

Hasil pengumpulan data pelayanan penggunaan obat generic, penulisan resep obat generic di Kecamatan menunjukan bahwa dari 24 Puskesmas di Kabupaten Ngawi yang datanya berhasil dikumpulkan, ketersediaan obat 33 (100 %) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar 33. (Tabel 44).

Rendahnya cakupan obat generic ini bisa jadi disebabkan karena beberapa hal seperti masih terbatasnya item obat generic yang tersedia, masih kuatnya persepsi bahwa obat paten lebih ampuh dibanding obat generik.

C. Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Untuk memperkecil resiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, antara lain dengan pembinaan kesehatan lingkungan pada institusi yang dilakukan secara berkala. Upaya yang dilakukan mencakup pemantauan dan pemberian rekomendari terhadap aspek penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

Dari Jumlah institusi tersebut diatas terdistribusi pada sarana kesehatan lingkungan (KesLing) tidak ada yang dibina, sedangkan Sarana Pendidikan 896 yang dibina 636 (1,696 %), Saran Ibadah 829 yang dibina 583 (1,690 %), Perkantoran 333 yang dibina 226 (1,649 %), Sarana Lain tidak ada yang dibina. (Tabel 51).

D. Perbaikan Gizi Masyarakat.

Upaya perbaikan gizi masyarakat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Beberapa permasalahan gizi sering dijumpai pada kelompok masyarakat adalah kekurangan kalori protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi.

1. Pemantauan Pertumbuhan Balita.

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan diposyandu secara rutin setiap bulan. Hasil dari kompolasi data dari 24 Puskesmas, jumlah balita yang ada sebanyak 48.498 balita yang ditimbang sebanyak 37.322, dengan hasil penimbangan jumlah balita dengan berat badan naik sebanyak 21.304 (57,08 %). Sementara itu balita dengan bawah garis merah ( BGM ) sebesar 1.387 (3,72 %). (Tabel 16).

Gambar 7. Perkembangan N/S & N/D Balita

Di Ngawi, 2008.

2. Pemberian Kapsul Vitamin A.

Cakupan pemberian kapsul vitamin A 2 kali pada balita pada tahun 2008, hasil dari kompilasi 24 Puskesmas Kabupaten Ngawi sebanyak 35.268 (78,00 %) dari jumlah balita yang ada sebanyak 45.020. Target pencapaian untuk tahun 2010 sebesar 90 %. (Tabel 24).

3. Pemberian Tablet Besi.

Pada tahun 2008 jumlah ibu hamil yang ada sebesar 14.035 dan yang mendapatkan pemberian tablet besi Fe1 10.443 (74,41 %) dan Fe3 9.555 (68,08 %), adapun target pencapaian untuk tahun 2010 sebesar 90,00%.

(Tabel 25).

Gambar 8. Perkembangan Pemberian Fe 90 Tablet pada

Bumil di Kabupaten Ngawi, 2008

BAB V

SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokan dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sarana kesehatan dintaranya Puskesmas, Rumah Sakit, sarana Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Data dapat dilihat pada Tabel 53 s/d 59.

1. Puskesmas.

Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas di Kabupaten Ngawi sebanyak 24 buah. Dengan jumlah Puskesmas Perawatan 5, jumlah UGD 13 buah, Puskesmas Non Perawatan 6 buah. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu 63 buah.

2. Rumah Sakit.

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk.

Jumlah seluruh RS di Kabupaten Ngawi pada tahun 2008 sebanyak 2 buah dengan rincian RS Umum sebanyak 1 buah, dan RS Swasta 1 buah, sedangkan Rumah Bersalin 8 Buah.

3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Data yang berhasil di kumpulkan tahun 2008 adalah Jumlah apotek di Kabupaten Ngawi sebanyak 32 buah, Gudang Farmasi 1 unit, toko Obat 9 buah dan BP 12 buah.

4. Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa (POD).

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya posyandu dikelompokan menjadi 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.

Jumlah posyandu di Kabupaten Ngawi menurut hasil kompilasi dari Profil Kesehatan tahun 2008, bahwa jumlah seluruh posyandu yang ada sebesar 1164 buah, dengan rincian Posyandu Pratama 304 buah (26.12%), Posyandu Madya 565 buah (48.54%), Posyandu Purnama 286 buah (24.57%), dan Posyandu Mandiri 11 buah (0.95%).

Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Pada tahun 2008 jumlah polindes di Kabupaten Ngawi berjumlah 162 buah.

Pos Obat Desa (POD) merupakan wujud peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana, terutama untuk penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat. Jumlah pos obat desa (POD) tidak ada.

2. TENAGA KESEHATAN

Sebagimana diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja disektor pemerintah maupun swasta perlu diketahui. Data ketenagaan ini diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh Seksi Pengembangan kelembagaan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan, Sub Dinas Penyusunan Program. Data yang dapat dikumpulkan meliputi data jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan baik Propinsi maupun Kabupaten, UPT Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Puskesmas, RS, RB, BP Swasta , TNI POLRI, Institusi Pendidikan.

Jumlah dan jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Ngawi sebesar orang, yang tersebar di Puskesmas 790 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 60 orang, RSUD dan RS Swasta 272 orang. Proporsi SDM Kesehatan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Proporsi SDM Kesehatan Menurut Unit Kerja

Di Kabupaten Ngawi, 2008

Adapun jumlah SDM Kesehatan dibedakan menurut 7 kelompok yaitu medis, perawat-bidan, farmasi, gizi, teknis medis, sanitasi, kesehatan masyarakat dan Tenaga lainnya dapat dilihat pada gambar 10 dibawah ini.

Gambar 10. Jumlah SDM Kesehatan Menurut Katagori

Di Kabupaten Ngawi, 2008

Nampak bahwa SDM Kesehatan didominasi oleh perawat-bidan yang jumlahnya mencapai 762 orang.

3. PEMBIAYAAN KESEHATAN.

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah dan Masyarakat. Anggaran Pemerintah bersumber dari APBN, PHLN dan APBD. Total Anggaran Kesehatan pada tahun 2008 sebesar Rp. 56.852.918,033- . untuk APBD Kab/Kota Rp. 46.959.933.918,56-.

Sementara itu, alokasi dana untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat Miskin (JPKM) yang tidak dijamin oleh PT. ASKES (Persero). Pemerintah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 2.070.205.000,- Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan masih sangat dibutuhkan.

BAB VI

PENUTUP

Data informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan ebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Dibidang kesehatan, data dan informasi ini diperoleh melalui penyelenggaraan dari system informasi kesehatan, sejak tahun 1998 telah dikembangkan paket sajian data dan informasi oleh Pusat Data Kesehatan RI, merupakan kumpulan informasi yang sangat penting, karena dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan, lintas sector maupun masyarakat.

Namun sangat disadari, sistem informasi kesehatan yang ada saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi kesehatan secara optimal, apalagi dalam era desentralisasi pengumpulan data dan informasi dari Kabupaten/Kota menjadi relative lebih sulit. Hal ini berimplikasi pada kualitas data dan informasi yang disajikan dalam profil Kesehatan Kabupaten yang diterbitkan saat ini belum sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, diharapkan profil kesehatan Kabupaten dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang telah dicapai.

Walaupun profil Kesehatan Kabupaten sering kali belum mendapatkan apresiasi yang memadai, karena belum dapat menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan harapan, namun ini merupakan salah satu publikasi data dan informasi yang meliputi data capaian standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Indonesia Sehat 2010. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Kabupaten, perlu dicari terobosan dalam mekanisme pengumpulan data dan informasi secara cepat untuk mengisi kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi khususnya yang bersumber dari Kabupaten/Kota.